contoh tindakan hukum pemerintah. Macam- Tindakan Pemerintah. contoh tindakan hukum pemerintah

c. Mengembangkan pendidikan politik dan budaya bangsa adalah beberapa contoh. sebagai contoh. Terdapat dua bentuk tindakan pemerintah bestuurshandeling yang dilakukan dalam. 10 MODUL 3 TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH. d. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dengan begitu, penyelenggaraan. Karakteristik, Pengawasan, Peradilan Admionistrasi, Tindakan Pemerintah 92 KARAKTERISTIK PENGAWASAN PERADILAN ADMINISTRASI TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAH Oleh : Fitria, S. Hadjon menyatakan bahwa:7 ”Sekalipun tindakan hukum keperdataan untuk urusan. Menyewakan sebidang tanah untuk berproduksi. MACAM-MACAM TINDAKAN HUKUM PEMERINTAHAN TINDAKAN HUKUM PRIVAT TINDAKAN HUKUM PUBLIK. 2. Penyalahagunaan kewenangan, kesempatan dan sarana. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang disebabkan tindak pidana sebagai. Ditegaskan dalam PP ini, dalam hal pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif tidak mengenakan sanksi administratif kepada pejabat. 702 kasus yang terjadi di 198 negara plus 1 kapal pesiar (diamond princess). 1 Pengertian Tindakan Pemerintah Pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk dapat menjalankan tugas. Perbuatan pemerintah berdasarkan hukum ( Recht Handilugen ) a. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum public hanya berasal dari satu pihak saja, yakni pemerintah dengan cara menentukan. Pertama, perlindungan hukum dibutuhkan dalam rangka mempertahankan hak dan kepentingan negara yang sah. Terhadap hukum dalam rangka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, yang unsur-unsur perbuatannya harus telah dipenuhi,. Badan hukum (rechtsperson),terdiri dari 2 bagian : a. 2 Bentuk-Bentuk Tindakan Pemerintah. Artikel Tentang Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah Oleh Esa Arisnawati October 2019 Doi:. Hadjon,9 dengan menekankan diantara dua jenis tindakan pemerintahan (bestuursandelingen)akibat hukum. 2018. KOMPAS. Tindakan pemerintah berdasarkan hukum (rechtshandeling) dapat dimaknai sebagai tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban. 1. Sebagai subjek hukum,. Ibid, Hlm. Pungli juga dapat terjadi di mana saja, baik itu di jalanan, hingga di dalam perusahaan atau di sebuah instansi dan birokrat pemerintah. Tujuan dari diberlakukannya hukum adalah untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Mengenai unsur pertama, yaitu perbuatan/tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Hukum. Dalam negara. Dalam hal ini, asas legalitas juga dapat dipakai sebagai dasar untuk menguji tindakan pemerintah, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (2) Asas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum publik juga dipahami sebagai hukum yang mengatur hubungan antara negara. Konsep asas-asas umum pemerintahan yang baik berkaitan langsung dengan sikap tindak pemerintah serta pertanggunjawaban terhadap tindakan mereka dalam menjalankan pemerintahan. In thus sense, maladministration stands for bad service. com. Sedangkan contoh-contoh tindakan penegakan hukum adalah: 1. Peraturan pemerintah sangatlah penting dikeluarkan apabila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. Subjek/adressatnya semua orang (subjeknya yang ditujukan oleh suatu. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. S. Hukum Administrasi Negara merupakan sebuah bidang pengaturan hukum yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Endriatmo Soetarto, M. Itu sebabnya, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harsanto Nursadi, menyarankan agar para pejabat berhati-hati dalam mengambil tindakan. com Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawabannya manakala terjadi penyimpangan. Pasalnya hukum ini merupakan seperangkat regulasi yang memungkinkanAdministrasi Negara mengerjakan fungsinya, yang sekalian juga melindungi warga terhadapsikap tindak Administrasi Negara, dan melindungi Administrasi Negara itu sendiri. 71. Permen yang pertama banyak diprotes adalah peraturan tarif ojek online (ojol). 3. Tanpa dasar peraturan perundang-undangan, tindakan hukum pemerintah akan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan (onbevoegd) dan dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sah (onrechtmatig). 1359957835 114 Jurnal WASAKA HUKUM, | Vol. Pd Diposting pada 13 Juni 2022. 2. Sebagai contoh, sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 18 angka 28 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 71A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (“UU 27/2007”) yaitu: Peringatan tertulis;Satu contoh; pemerintah dapat memaksa siapapun yang memasukan barang. H, kesemuanya adalah. Kemudian apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dengan hukum publik dan hukum perdata, yakni dengan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh. Membayar hutang. Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,. Bahkan hampir setiap bentuk negara di dunia memiliki peraturan ini guna menjaga kesetabilan hidup warga negaranya. (3 4) kedudukan, kewenangan dan. 202110050311007/Wahyu Retno Dwi Nurbaiti/Hukum Tata Pemerintah/Ilmu Pemerintah (A) keabsahan menghendaki bahwa tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum, termasuk dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Di Indonesia, politik hukum dapat dilihat dari berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan belum secara maksimal, artinya kebijakan subyektif dari penegak hukum untuk melanjutkan tindak pidana ke proses lebih lanjut. 7. Salah satu contoh gugatan citizen law suit di Indonesia yang terkait dengan tindakan pemerintah yang tidak ramah lingkungan adalah dalam putusan No. Hal ini berkaitan dengan Tindakan Pemerintahan tersebut tunduk kepada ranah hukum yang mana, serta Kompetensi Absolut Peradilan yang berwenang mengadili. Pendampingan dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Daerah. 1. Keberadaan peradilan administrasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk good governance dalam mewujudkan negara hukum, yaitu sebagai lembaga kontrol atau pengawas terhadap tindakan- tindakan hukum pemerintah agar tetap dalam koridor hukum dan untuk melindungi hak masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. 94 Tahun 2021 adalah bentuk perlindungan hukum PNS dalam menjalankan tugas danmacam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Sanksi Pidana Nepotisme. Mudah-mudahan kita di jauhkan dari sifat bughah. Termasuk sebagai norma perilaku ini di antaranya adalah kode etik pegawai, sumpahDALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Lutfil Ansori Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta E-mail: fil. Rumusan norma hukum ini dianggap sebagai norma diskresi pemerintah untuk melakukan tindakan pemerintahan. 2. 10. 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan JabatanPemberian bantuan hukum litigasi dilaksanakan dalam penanganan perkara : 1. Ridwan HR, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. Memperhatikan pola makan untuk menjaga kesehatan sehingga dapat menjalankan segala aktivitas bermasyarakat dengan baik. dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. 0. 2 Dalam bidang tata usaha. 13 Sedangkan tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam Menurut van Poelje, tindakan pemerintah adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sedangkan menurut Romeijn adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat. Latar Belakang Pemerintah dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bertangung jawab atas pengunaan kekuasaan/exercising power (the international Encyclopedia of Social Science, 1847). Langkah Pemerintah dalam Penanganan Covid-19. Jika dilihat dari subjeknya, maka hukum privat bersifat individu dan individu pemerintah. Perbuatan hukum bersegi satu (Een Zijdige publlekrechtelijke handeling) adalah hukum publik itu adalah kehendak satu pihak yakni Pemerintah, menurut S. Intinya, Presiden meminta aparat penegak hukum tidak memidanakan kebijakan atau diskresi. perbuatan pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Pertama fungsi primer atau pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layan civil termasuk layanan birokrasi. (Unsplash). Contoh diskresi dalam penegakan hukum. tindakan hukum Pemerintah serta syarat dan akibat hukumnya. Pendahuluan Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ. 1 Sedangkan Pengawasan atasPERLINDUNGAN HUKUM BAGI APARATUR NEGARA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Tindakan Pemerintahan Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai drager van de rechten en plichten atau pendukung hak-hak dan kewajiban- kewajiban Sebagai subyek hukum maka sering melakukan tindakan baik tindakan nyata (feitelijkhandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandelingen) 61. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh. Efektivitas Penggunaan Diskresi Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Masyarakat berhak memilih wakil rakyat, yakni anggota DPR dan DPD lewat PEMILU. Inisiasi 2 Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah Kedudukan, Kewenangan, dan Tindakan Hukum Pemerintah Pemerintah disamping melaksanakan aktivitas dalam bidang hukum publik, juga terlibat dalam lapangan keperdataan. 17 Adapun unsur-unsur tindakan hukum pemerintah yakni : a. dan SS, S. Tindakan Pemerintahan belum ditemukan prosedur baku atas penyelesaiannya. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan upaya untuk memperkuat aparat penegak hukum, mempercepat proses peradilan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dilakukan atau tidak dilakukan sangat tergantung pada kehendak pemerintah/badan administrasi negara. yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pembagian Kekuasaan 3. Ø Perbuatan hukum/tindakan hukum oleh pemerintah bersifat sepihak. copy dari : jurnal hukum. tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai. Pusdiklat Pajak. 1. “Aparat pemerintah harus berhati-hati dalam tindakan,” ujarnya dalam webinar Hukum Administrasi Negara dalam Perlindungan HAM, Jum’at (18/12). Contoh hukum publik adalah : Hukum Tata Negara, adalah hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapannya satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian Negara (daerah-daerah swantantra). 4 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB)Contoh pemerintah menaikkan harga BBM. Yang bertindak adalah administrasi negara itu sendiri. com – Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Nah, dalam kesempatan ini, penulis akan mengajak pembaca untuk membahas materi mengenai contoh perilaku masyarakat yang menaati. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017 jo. Kasus korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat, baik itu di kalangan pemerintah, pejabat publik, maupun dalam sektor swasta. administrasi. Dalam mata kuliah HTP (hukum tata pemerintahan) yang kini tengah saya ikuti, ada beberapa materi baru yang menurut saya cukup menarik. Hukum publik termasuk salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Asas Legalitas Hukum Administrasi Negara. Tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik merupakan tindakan hukum sepihak yang dilakukan pemerintah dan khusus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan berdasarkan wewenang yang luar biasa. Untuk menemukan norma dalam hukum administrasi negara harus dicari dalam semua peraturan perundang-undangan terkait dari tingkat yang paling tinggi dan bersifat umum-abstrak. ref : C. com. Hukum lebih luas dari undang-undang. Rechtshandelingen (golongan perbuatan hukum) 2. 60. 10 Contoh tindakan hukum pemerintah. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 34-45 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 36 pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk, yaitu Keberatan dan Banding Administratif. 3) Mendidik mereka agar senantiasa mengamalkan perintah Allah khususnya taat kepada pemerintah yang sah. 10 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya. 1. Namun, hingga saat ini pemerintah Indonesia. lain-lain pendapatan Desa yang sah. Contoh Tindakan Preventif di Masyarakat : Membersihkan karang gigi secara teratur guna mencegah kerusakan gigi yang lebih parah. Berikut adalah pembagiannya: Feitelijk Handelingen (biasa disebut Tindakan Material[4], atau Tindakan Faktual / Perbuatan Konkret –vide Pasal 1 angka 8 Jo. Tindakan pengecualian oleh polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas,. tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperolen dari: a. Dikatakan demikian, karena merupakan wewenang bebas bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Instrumen pemerintah di klasifikasikan menjadi 4 yaitu : instrumen yuridis, instrumen materiil, instrumen personil/kepegawaian, instrumen keuangan negara. Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum (rechtshandeli-ngen). Absolut terkait dengan substansi wewenang atau suatu urusan Relatif terkait dengan tempat dan waktu. , STU, S. Contoh : Pemberian Izin bangunan (IMB), Pemberian bantuan (subsidi), Perintah Pengosongan Bangunan / Rumah Kerjasama antara Kota dan atau dengan Kab. Diantaranya adalah mengenai posisi pemerintah dalam kaitannya dengan tindakan hukum yang mana bisa termasuk dalam wilayah hukum publik atau privat/perdata. Dalam tindakan hukum. Kapankah dapat dikatakan Pemerintah melakukan tindakan dalam hukum administrasi dan kapan ia dikatakan melakukan tindakan dalam hukum keperdataan (rechtshandeling naar burgerlijk recht). Sedangkan Tindakan Faktual (Feitelijk Handelingen) akan selalu. Transmisi kendaraan ke kerabat, meskipun tidak ada uang dalam transaksi. Situs Hukum - Tugas pemerintah dalam suatu negara “welfare state” adalah “bestuurszorg” yaitu menyelengarakan kesejahteraan umum (menurut Lemaire dan E. Ketetapan sah (rechtsgeldige beschikking) Melalui artikel ini, saya membahas 3 sumber kewenangan pemerintah melalui atribusi, delegasi, dan mandat, yang secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan ↗. Hukum dalma Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur. Utrecht). Peraturan perundang-undangan yaitu peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 UU No. Panggung meja hijau menampilkan tangis, ketidakadilan, dan skenario-skenario dari orang yang tidak tersentuh hukum secara. Atribusimacam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata. Akibat hukum yang lahir dari tindakan hukum akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum seperti: penciptaan hubungan hukum baru, perusahaan atau pengakhiran hubungan hukum yang ada (Ridwan, HR; 2002 : 81-82). Dari sudut pandang hukum, tindak pidana. 24. 1. Misalnya: Pembuatan surat wasiat ( Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) ). Dalam UU dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Rumusan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5Narkoba merupakan salah satu pelanggaran hukum yang sangat merugikan masyarakat. Gedung PTUN Jakarta. Untuk itu, yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan hal-hal yang telah dicantumkan dalam berbagai. Sepanjang 2 tahun terakhir, hukum Indonesia bak kisah sinetron televisi. Perbuatan hukum oleh aparat pemerintah adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka melaksnakan urusan pemerintahan. perencanaan karena tanpa adanya rencana suatu kegiatan dalam pemerintahan tidak akan. 2. 3 Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah. Advokat tahu hukum versus advokat tahu ko-neksi. Philipus M. a. Pengertian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. contoh berbagai asas, sistem atau prosedur pembatasan kekuasaan negara yang dimaksud. Pendahuluan Tindakan hukum pemerintah adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan atau administrasi negara yang dimakasudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang pemerintah atau. Jika dirinci lebih lanjut, tindak pidana korupsi berdasarkan Instansi: DPR/DPRD (74 kasus), Kementerian/Lembaga (395 kasus), BUMN/BUMD (92 kasus), Komisi (20 kasus), Pemprov (158 kasus), dan Pemkot/Pemkab (455 kasus) Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 - 2021 sebagian besar adalah kasus suap. Kedua, perlindungan hukum sebagai pengawasan [email protected] berdasarkan fakta yang dilakukan oleh pemerintah misalnya tindakan meresmikan gedung-gedung dan menyelenggarakan upacara-upacara, serta. Kewenangan tindakan hukum berdasarkan hukum publik merupakan kewenangan istimewa (bijzonderrecht) pemerintah bertindak di dalam hukum. Hukum pemerintah adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, aturan yang turut menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat. Kategori Hukum yang Cacat dan Tata Cara Mengatasinya. team Smart Consultant. Pd. A. Kekerasan oleh polisi, baik sebagai penyiksaan maupun penganiayaan adalah tindakan kejam dan merendahkan martabat manusia yang seharusnya dipidana. Administrasi Pemerintahan diterjemahkan sebagai tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat. com. Perpres merupakan tindakan hukum pemerintah bersifat regeling yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan mulai diberlakukan kembali dengan UU 12/2011 dan perubahannya. Contoh kebijakan publik yang dapat kamu dapati dari tindakan yang diambil pemerintah, antara lain: Dukungan akan kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh Presiden dan pejabat kementerian untuk memperkuat hubungan diplomatik antarnegara. Tindakan Pemerintahan 1. Kehendak pemerintah d. Melancarkan Penyelenggaraan Pemerintahan. Kbbi mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan. Buku Ajar Bagi Mahasiswa. Tindakan hukum Hukum publik Hukum privat Unsur-unsur Perbuatan pemerintah a. Salah satu contoh dari perbuatan aparat pemerintah ialah ketetapan. Kasus ujaran kebencian Jerinx terhadap IDI. yang melakukan tindakan post bidding ataupun meloloskan perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan pelelangan. Mata kuliah´hukum administrasi negara´ dengan judul kasus bansos dikutai karta. Ilustrasi: HOL. penegakan hukum bagi anggota/PNS Polri Laporan Analisis dan evaluasi Pelanggaran Anggota/PNS Polri PROSES PEMBUATAN LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI PELANGGARAN ANGGOTA/PNS POLRI (BR1) BAGIAN REHABILITASI Contoh 5 : Format Graphic Step (Annotated Picture) Sumber: Pedoman Standar Operasional. Salah satu tujuan penggunaan diskresi adalah untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan pemerintah pada lapangan hukum privat menempatkan pemerintah setara. Dilihat Dari Subyeknya . Contoh Penegakan Hukum. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan.